Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk renovasi sekolah dan penyediaan fasilitas pendukung. Perbaikan infrastruktur menjadi bagian penting dari rencana pembangunan untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik di Jawa Tengah.
1. Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026
Dinas Pendidikan Provinsi roulette online Jawa Tengah telah menetapkan kalender pendidikan untuk tahun ajaran 2025/2026. Tahun ajaran baru dimulai pada Senin, 14 Juli 2025, yang diawali dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru pada 14–16 Juli 2025. Selain itu, kalender pendidikan ini juga mencakup jadwal Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), serta hari libur nasional dan cuti bersama.
2. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2025/2026. Proses pendaftaran dilakukan secara daring dengan beberapa jalur seleksi, seperti afirmasi, prestasi akademik dan non-akademik, serta domisili. Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan akses pendidikan bagi seluruh calon peserta didik di Jawa Tengah.
3. Program Sekolah Kemitraan
Untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program Sekolah Kemitraan. Melalui program ini, disediakan pendidikan gratis untuk 5.004 siswa di sekolah SMA/SMK swasta yang menjadi mitra. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam memberikan perhatian khusus kepada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin.
4. Penegasan Tidak Ada Pungutan Liar di Sekolah Negeri
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa tidak ada praktik pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebutuhan pembiayaan operasional dan kegiatan pendidikan di sekolah negeri sepenuhnya dibahas secara terbuka antara pihak sekolah dan komite, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).